“Tahun 2019, Undang-Undang Jaminan Produk Halal mulai berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut sertifikasi halal bersifat mandatory atau wajib. UU Jaminan Produk Halal sendiri disahkan DPR RI pada 2014 lalu,” jelas Muti saat ditemui voa-islam di Global Halal Centre Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.
Jadi setiap produk baik yang diproduksi oleh perusahaan besar maupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kata Muti, persoalan muncul kala UMKM ini kesulitan biaya untuk mensertifikasi halal produk-produknya.
“Kalau perusahaan menengah ke atas seharusnya masalah biaya ini tidak jadi masalah. Kalau untuk UMKM memang pemerintah harusnya menyediakan pembiayaan untuk mereka,” papar Muti.
Di dalam Undang-Undang JPH sendiri, jelas Muti, tidak mengatur soal pembiyaaan sertifikasi halal UMKM. “Pembiayaan sertifikasi halal UMKM ini bisa diatur melalui PP (Peraturan Pemerintah),” ujar Muti.
Mengenai adanya keresahan para produsen tentang sifat mandatory sertifikasi halal ini, Muti menganggap keresahan itu tidak beralasan.
“Wajar saja sertifikasi halal ada biaya, toh sertifikasi mutu lainnya juga memerlukan biaya,” kata Muti mengakhiri pembicaraan.(Kabar Halal)
EmoticonEmoticon